Konflik Georgia-Osetia Selatan

Ossetia Selatan merupakan sebuah wilayah yang terdapat di kawasan Kavkaza (Caucasus) yang hingga saat ini belum diakui secara internasional sebagai negara berdaulat (sovereign country). Bangsa Ossetia Selatan memiliki nenek moyang bangsa Iran yang diturunkan oleh bangsa Scythia dan Sarmatia. Pada abad pertengahan mereka menghuni daerah selatan Rusia. Keberadaan bangsa Osetia Selatan dari waktu ke waktu dipertanyakan oleh bangsa Georgia, yang menganggap mereka sebagaii orang asing yang berpindah tempat dari Kavkaza Utara. Ossetia Selatan secara historis merupakan bagian dari wilayah Georgia. Oleh orang Georgia daerah tersebut dinamakan Samochablo yang diberikan kepada bangsa Ossetia oleh Bolsheviks sebagai imbalan bagi kontribusi mereka pada saat Soviet menduduki wilayah Republik Georgia pada tahun 1920. Namun sebaliknya, bangsa Ossetia berpendapat bahwa secara historis baik Ossetia Selatan maupun Ossetia Utara (yang berada di dalam wilayah Rusia) adalah bagian dari keturunan yang sama, yakni Skifs-Sarmat-Alan. Pada periode tahun 1918-1920 manakala Georgia mendapatkan kemerdekaan bersama beberapa republik di Caucasus Selatan, Ossetia Selatan juga berusaha untuk memerdekakan diri, namun tidak berhasil. Pada tanggal 20 April 1922, ketika Soviet mulai berkuasa atas Georgia, Ossetia Selatan ditetapkan sebagai daerah otonom di dalam wilayah Georgia. Keputusan ini tidak diterima oleh kedua belah pihak; bangsa Georgia tidak menyetujui keputusan Soviet tersebut karena menghawatirkan potensi adanya batas wilayah negara yang semu, sedangkan bangsa Ossetia Selatan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap status otonomi karena cara tersebut menyebabkan wilayah mereka terpisah dari Ossetia Utara.

Namun demikian, ketidaksenangan Ossetia Selatan terhadap status otonomi tersebut tidak menyebabkan munculnya sikap anti Georgia (Georgiaphobia). Menurut sensus yang berlangsung selama era Soviet pada tahun 1989 Ossetia Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 98.500 jiwa, di mana 28.500 orang di antaranya adalah bangsa Georgia dan beberapa bangsa lainnya. Meskipun mayoritas penduduk adalah bangsa Ossetia Selatan, Konstitusi Republik Otonom Ossetia Selatan mengakui bahasa Georgia sebagai bahasa minoritas dan terdapat jalur transportasi bus langsung yang menghubungkan ibukota kedua negara tersebut.  Akan tetapi, hubungan baik dengan Georgia tersebut ternyata tidak menjamin perdamaian. Ossetia Selatan justeru menjadi lokasi pertama terjadinya konflik di dalam wilayah Georgia. Pertikaian Georgia-Ossetia 1989-1991 menjadi pemicu terjadinya konflik antara bangsa Georgia dan bangsa Ossetia Selatan terkait klaim atas Tbilisi. Pada bulan September 1990 Ossetia Selatan mengumumkan kemerdekaannya sebagai negara republik namun pada bulan Desember tahun itu juga Pemerintahan Tertinggi Soviet di Georgia menolak proklamasi tersebut dan menghapuskan status otonomi Ossetia Selatan. Pertikaian kemudian berlangsung hingga bulan Juni 1992. Pada  tanggal 29 Mei 1992, bertempat di Sochi, dicapailah persetujuan gencatan senjata. Parlemen Ossetia Selatan memberlakukan deklarasi kemerdekaan yang baru yang menjadi landasan bagi negara merdeka secara de facto di wilayah bekas Uni Soviet. Selanjutnya, pada tanggal 4 April 1994 Georgia dan Abkhazia menandatangani kesepakatan Deklarasi Usaha Penyelesaian Politik mengenai konflik Georgia-Abkhazia dan menetapkan komitmen untuk melakukan pengawalan yang ketat terhadap gencatan senjata. Sebagai hasil dari kesepakatan itu ditetapkanlah zona keamanan demiliterisasi di sepanjang Sungai Inguri pada tanggal 14 Mei 1994. Dua tahun berselang, di dalam memorandum yang ditandatangani pada bulan Mei 1996, semua pihak berkomitmen untuk tidak mempergunakan kekuatan apapun di dalam hubungan bersama dan berusaha mencari cara untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang sepenuhnya. 

Kesimpulan dari kesepakatan gencatan senjata tersebut menghasilkan stabilitas yang relatif di front Ossetia Selatan Georgia, yang bertahan hingga terpilihnya Saakashvili sebagai Presiden Georgia, yang secara agak drastis mengembalikan integritas wilayah Georgia dengan segala macam cara. Usaha Saakashvili tersebut diawali dengan mengadakan interaksi perdagangan dan ekonomi dengan Ossetia Selatan sebagai usaha untuk mewujudkan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Langkah berikutnya adalah dengan memantapkan keamanan di wilayah tersebut pada tahun 2004 dengan slogan "anti-smuggling campaign" (kampanye anti-penyelundupan) yang, ternyata, justeru memancing kekecewaan Ossetia Selatan. Akhirnya pada bulan Agustus 2004 ketegangan muncul kembali dan bentrok antara kedua pihak menelan korban jiwa. Untuk menyelesaikan pertikaian tersebut maka diadakanlah kesepakatan gencatan senjata yang baru. Pada tanggal 12 November 2006 Ossetia Selatan mengadakan referendum untuk melepaskan diri dari Georgia. Hubungan "pertemanan" yang sedang-sedang saja antara Georgia dan Ossetia Selatan mulai terganggu sejak pemerintahan Saakashvili mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. 

Memburuknya hubungan antara Georgia dan Ossetia Selatan tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan yang lebih luas antara Georgia dan Rusia. Kebijakan pro-barat yang dimaui oleh Saakashvili tidak disenangi oleh Rusia, yang mengecam keras penguatan hubungan antara Georgia dan NATO. Moskow menggunakan segala cara untuk menekan Georgia, termasuk larangan impor anggur dari Georgia pada tahun 2006 dan deportasi warga negara Georgia pada tahun 2007, sebagai usaha untuk menekan Georgia agar menjaga jarak hubungannya dengan Barat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal tahun 2008 menjadi awal memburuknya kepercayaan antara Georgia dan Rusia. Pada bulan April 2008 Rusia menembak jatuh sebuah drone Georgia di wilayah udara Abkhazia. Pada bulan Juli tahun yang sama, saat berlangsung latihan militer, Georgia dan Amerika Serikat menyepakati Immediate Response 2008. Motif-motif politik yang melatarbelakangi dan bertambahnya ketegangan berujung pada rangkaian peristiwa berdarah pada bulan Agustus 2008. 

Referensi:

Jafarova E. (2014). Conflict Resolution in South Caucasus: Challenges to International Efforts. London, United Kingdom: Lexington Books. hal. 28-30.